Analisis Standar Mutu Pendidikan Indonesia dan Malaysia

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan pelanggan yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar dan eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri.
Mutu tidak berdiri sendiri artinya banyak faktor untuk mencapainya dan memelihara mutu. Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) sangat dibutuhkan. Yaitu sebuah bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai yang diharapkan oleh stoke holders. ( UNESCO, 2006 ).
Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011, The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, Senin (1/3/2011), Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education Development Index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Sedangkan negara tetangga yakni Malaysia menempati peringkat ke – 65 dari 127 negara didunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.
Data terakhir yang penulis ketahui, menunjukkan Lansiran badan PBB yang membawahi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO) tentang indeks pembangunan pendidikan atau Education Development Index (EDI) menunjukkan, Indonesia berada di posisi ke-69 dari 127 negara. Indeks yang dikeluarkan pada 2011 ini jauh menurun dari tahun sebelumnya, dan lebih rendah dibandingkan Brunei Darussalam (34), serta terpaut empat peringkat dari Malaysia (65).
Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu: angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender dalam melek literasi; dan kualitas pendidikan yang di antaranya diukur dari tingkat kelulusan, kemampuan baca tulis hitung (calistung), dan rasio murid-guru, angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar (SD).
Membaca data diatas, tentunya sebagai insan Indonesia ikut merasa prihatin terhadap kualitas Mutu Pendidikan Nasional jika dibandingkan dengan negara tetangga. Ditambah lagi catatan-catatan dalam Sejarah Perbandingan Perkembangan Pendidikan antara Indonesia dan Malaysia terlihat jelas akan hubungan yang kuat juga persaingan yang ketat dalam masalah pendidikan antar kedua negara ini. Bahkan konon pada tahun 1970-an negeri Jiran tersebut mendatangkan tenaga guru dan dosen dari Indonesia sekaligus mengirimkan ribuan mahasiswa dan guru untuk belajar ke Indonesia atas biaya pemerintah mereka.
Disamping itu juga, bila berbicara kualitas pendidikan tinggi secara agregat, setelah dua dekade fakta yang ada mencatat bahwa sang guru telah tertinggal. Salah satunya merujuk pada perangkingan perguruan tinggi yang dilakukan oleh The Times Higher Education Supplement (THES), bekerjasama dengan QS Top Universities. Hasilnya pada tahun 2008, Malaysia menempatkan empat universitas terbaiknya pada posisi 230 (Universitas Malaya), 250 (Universitas Kebangsaan Malaysia), 313 (Universitas Sains Malaysia), dan Universitas Putra Malaysia (320). Sedangkan Indonesia mendudukkan UI pada rangking ke-287, ITB ke-315, UGM ke-317, dan UNAIR ke-502. Teknik perangkingan ini cukup valid dengan memperhitungkan empat indikator, yaitu kualitas penelitian, kesiapan kerja lulusan, pandangan internasional, dan kualitas pengajaran.
Beberapa informasi data diatas, mengundang minat penulis untuk menganalisis Standar Mutu Pendidikan di Indonesia dan Malaysia.
Asumsi sementara penulis, penemuan data diatas hanya untuk menciptakan opini publik bahwa Mutu Pendidikan di Indonesia memang rendah dan tidak dipandang oleh dunia. Sehingga mendorong para insan akademisi Indonesia berbondong-bondong untuk berinstrospeksi diri dan memperbaiki mutu pendidikan nasional.
Demikian pula, hal diatas akan memunculkan opini umum yang berkembang bahwa Mutu Pendidikan di Malaysia dipandang lebih tinggi dan berbobot daripada Indonesia hendaknya tidak menjadikan insan Indonesia berkecil hati kemudian beramai-ramai meninggalkan kemalangan nasib Mutu Pendidikan Indonesia lalu berpindah menuju pendidikan bermutu lebih di luar negeri dan melupakan tanah airnya sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah implementasi Standar Mutu Pendidikan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi Standar Mutu Pendidikan di Malaysia ?
3. Bagaimanakah hasil perbandingan dari implementasi Standar mutu Pendidikan kedua negara ?
C. TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan Analisis Standar Mutu Pendidikan di Indonesia dan Malaysia ini adalah sebagai berikut ;
1. Untuk memperoleh data yang valid tentang Mutu Pendidikan Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk membandingkan Mutu Pendidikan di Indonesia dan Malaysia sehingga dapat diperoleh data yang signifikan dan seimbang guna menemukan penentuan sikap yang tepat atas opini yang berkembang tersebut.
3. Sebagai bahan introspeksi dan memotivasi para insan akademisi dalam Dunia pendidikan di Indonesia.
C. LANDASAN HUKUM STANDAR MUTU PENDIDIKAN
Standar Mutu Pendidikan menurut para pakar pendidikan disepakati memiliki sasaran yang jelas yaitu kelembagaan, proses penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan baik formal maupun non formal juga inputnya (hasil produk pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tersebut) .
Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan maka konsep mutu pendidikan yang demikian adalah elit , karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman pendidikan dengan ‘mutu tinggi’ kepada peserta didik. Sebagian besar peserta didik tidak bisa menjangkaunya dan sebagian besar institusi tidak berangan-angan untuk memenuhinya. Mutu juga dapat dikatakan ada, apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah produk itu sesuai standar atau belum. Produk atau layanan yang memiliki mutu dalam konsep relatif ini tidak harus mahal dan eksklusif. Produk atau layanan tersebut bisa cantik, tapi tidak harus selalu demikian. Produk tersebut tidak harus spesial, tapi harus asli, wajar dan familiar. Sehingga mutu harus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan. Dengan kata lain ia harus sesuai dengan tujuannya.
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Kegiatan yang sistemik dan terpadu tersebut dilakukan oleh satuan program pendidikan, penyelenggara satuan program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah dan masyarakat serta melibatkan dunia usaha.
Usaha untuk mengontrol dan menjamin Mutu Pendidikan ini memerlukan sebuah alat ukur yang jelas sehingga dapat dihasilkan Standarisasi Mutu Pendidikan yang diinginkan. Mengenai Analisis terhadap Mutu Pendidikan terdapat dua sisi cara pandang, yaitu;
• Pertama, Mutu Pendidikan suatu negara selalu dibandingkan dengan Mutu Pendidikan negara lain / negara maju. Dalam hal ini, Mutu Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu isu sentral di masyarakat. Dimana mutu pendidikannya secara umum masih dianggap rendah jika dibanding negara-negara lain. Dengan demikian, perlu dianalisa lebih lanjut data-data yang ada maka untuk menentukan kualitas Mutu Pendidikan dengan mengacu pada Standar Mutu Pendidikan Internasional.
• Kedua, Mutu Pendidikan satu negara dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan dan martabat bangsa. Sebagaimana dituangkan dalam UU. SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Tujuan Umum Pendidikan Nasional bahwa ; “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Di Indonesia perihal penjaminan Mutu diatur dalam PP No.19 Tahun 2005, pasal 91 ;
1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
3. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sitematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
D. GAMBARAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA
Indonesia dalam menetapkan Standar Mutu Pendidikan menggunakan Standar Nasional Pendidikan. Untuk menjamin standarisasi mutu pendidikan di Indonesia ini dibentuklah BSNP yang melakukan pengawasan dan penelitian akan pelaksanaan usaha dalam mencapai mutu pendidikan. Untuk mempermudah pelaksanaan dan Controling standarisasi Mutu Pendidikan ini diatur dalam 8 Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh BSNP.
Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan
Adapun Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan ini adalah :
1. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
2. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
3. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan diatas, maka ulasan berikut akan menjelaskan tentang gambaran implementasinya di lapangan pendidikan.
a. Standar Kompetensi Lulusan
Pada mulanya kebanyakan orang mengukur mutu pendidikan Indonesia dengan Ujian Nasional. Akan tetapi berdasar pengamatan penulis, pada kenyataannya, Ujian Nasional yang diselenggarakan masih mengundang kontroversi bahkan masih pula didapati dan diterapkannya sistem konversi atau katrol nilai. Sehingga penulis tidak sepakat jika pemerintah menjadikan UN sebagai standar kelulusan siswa dan alat ukur keberhasilan mutu pendidikan nasional.
Bahkan, sebagaimana disampaikan oleh Hafid Abbas , beliau menukil pernyataan Jusuf Kalla berdasarkan Tim analisis komparatifnya tentang Mutu Pendidikan Indonesia saat menjabat sebagai Menko Kesra pada 2003 dan sewaktu menjabat Wakil Presiden, beliau menemukan fakta bahwa ;
• Tingkat kesukaran ujian akhir jenjang SD di Malaysia untuk Bahasa Inggris relatif sebanding dengan kesukaran ujian akhir jenjang SLTA di Indonesia.
• Tingkat kesukaran IPA dan Matematika jenjang SLTP relatif sama dengan jenjang SLTA.
• Standar kelulusan nasional Malaysia dengan tingkat kesukaran tersebut pada 2003 adalah 6, sedangkan Indonesia 3. Jika tiap tahun standar kelulusan dinaikkan 0,5, berarti mutu pendidikan Indonesia tertinggal 9-12 tahun dari Malaysia.
• Harus ada pengendalian mutu pendidikan dengan pemberlakuan standar ujian nasional. Sehingga ;
• Tidak ada toleransi kelulusan bagi mereka yang tidak melewati standar minimum dari sejumlah mata pelajaran yang diujikan.
Berbeda dengan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Boediono pernah menyebutkan bahwa sampai saat ini Indonesia belum punya konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan. Karena tak ada konsepsi yang jelas, timbullah kecenderungan untuk memasukkan apa saja yang dianggap penting ke dalam kurikulum. Akibatnya, terjadilah beban berlebihan pada anak didik. Bahan yang diajarkan terasa ”berat”, tetapi tak jelas apakah anak mendapatkan apa yang seharusnya diperoleh dari pendidikannya. Akibat dari kerisauan Wapres itu, tiba-tiba timbullah Proyek Perombakan Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 yang terkesan dipaksakan.
b. Standar Isi
Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Tentang standar isi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menetapkan: Standar Isi, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
Dalam perjalanannya, Mutu Pendidikan Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 atau KBK, dan terakhir KTSP yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang Pelaksanaan kedua Permen tersebut.
Buchori , menyatakan ada sejumlah kelemahan draf Kurikulum 2013 yang perlu segera diperbaiki sebelum isinya diberlakukan. Beberapa kelemahan tersebut seperti;
– Belum adanya hasil analisis evaluasi pada penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku sebelumnya.
– Selama ini banyak guru kesusahan mengubah kebiasaan dari menerima isi kurikulum apa adanya lalu tiba-tiba diminta menyusun KTSP. Apalagi di kurikulum 2013 prinsipnya integrasi, banyak materi.
– Wacana penambahan jam pelajaran siswa di sekolah, anak yang tinggal di luar Jawa dan kawasan pedesaan, banyak pelajar terbiasa bantu orang tua, dan transportasi ke sekolah jauh.
Menurut data dari Balitbang Kemenag RI , Standar Isi Pembelajaran terdiri dari tiga variabel yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan di MTsN yang dijadikan sasaran sebuah penelitian Balitbang Kemenag mencapai kategori kurang dengan rata-rata skor 2.8 atau sekitar 56% yang memenuhi SNP. Hal ini mengindikasikan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan di MTsN belum sesuai SNP.
Pada aspek beban belajar yang diterapkan di MTsN termasuk kategori cukup dengan rerata skor 3.1 atau sekitar 62% memenuhi SNP. Sedangkan dalam penyusunan kalender akademik di MTsN sasaran penelitian mencapai kategori cukup dengan rerata skor 3.1 atau sekitar 62 % memenuhi SNP. Ini berarti bahwa penyusunan kalender akademik di MTsN telah sesuai SNP. Dari dua pernyataan dalam indikator kalender akademik yaitu teknik penyusunan dan jadwal yang tersusun, satu indikator yaitu teknik penyusunan kalender akademik masuk kategori cukup dengan skor 3.3 dan satu indicator masuk kategori kurang dengan skor 2.9. Inilah gambaran implementasi Standar Isi Pendidikan di Indonesia.
c. Standar Proses
Sebagaimana tercantum dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, itu mencakup proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
Berkaitan dengan pengimplementasian Standar Proses ini melalui pendekatan dan metode pembelajaran yang mutakhir, setidaknya penulis melihat ada 2 (dua) sisi permasalahan yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan:
1. Masalah keterbatasan keterampilan (kemampuan).
Untuk masalah yang pertama ini dapat dibagi ke dalam dua kategori: (a) kategori berat, yaitu keterbatasan yang menunjukkan ketidakberdayaan dalam menyusun perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketika penulis masih berada dibangku sekolah masih ada guru dengan model mengajarnya CBSA (catat buku sampai habis), bertahun-tahun guru tersebut mengajar di dalam kelas, tidak pernah melakukan variasi pembelajaran di luar kelas atau out door study. Demikian pula Silabus dan RPP didapati pada sebagian guru melakukan copy paste saja, sama sekali tidak menunjukkan kreatifitas yang signifikan untuk memenuhi standar proses itu sendiri. Inilah yang dilakukannya secara terus menerus sepanjang tahun; dan
(b) kategori sedang. Relatif lebih baik dari yang pertama, mereka sudah mengetahui jenis-jenis pembelajaran mutakhir tetapi mereka masih mengalami kebingungan dan kesulitan untuk menerapkannya di kelas, mereka bisa mempraktikan satu atau dua metode pembelajaran mutakhir tetapi dengan berbagai kekurangan di sana-sini.
2. Masalah keterbatasan motivasi (kemauan).
Pada umumnya dari sisi kemampuan tidak ada kekurangan. Dalam implementasi standar prosesnya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pembelajaran mutakhir yang lumayan, tetapi kerap dihinggapi penyakit keengganan untuk mempraktikannya. Banyak pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pelatihan dan workshop yang telah diikuti. Sepulangnya dari kegiatan pelatihan, semangat mereka begitu tinggi akan tetapi lambat laun semangatnya memudar dan akhirnya padam, kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan proses pendidikan ini. Hasil pelatihan pun akhirnya menjadi sia-sia.
d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pada tahun 2004 berdasarkan ditemukan fakta mutu guru Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yang sifatnya mendasar berkaitan kurikulum yang berbasis kompetensi yang sudah diterapkan. Berdasarkan statistik 60% guru SD, 40% guru SMP, 43% guru SMA, dan 34% guru SMK, dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu 17% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. Kualitas SDM kita adalah urutan 109 dari 179 negara berdasarkan Human Develoment Index.
Penelitian tahun 2008 berjudul “Madrasah dalam Pemenuhan Standar Layanan Minimal Pendidikan (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut SNP) di MI dan MTs” hasilnya menunjukkan bahwa komponen pendidik dan tenaga kependidikan MI dan MTs yang terdiri dari guru, kepala dan pengawas, baru memenuhi SNP sebesar 72 % untuk guru, 74 % untuk kepala dan 66 % untuk pengawas.
e. Standar Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Penelitian tahun 2009 tentang “Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan SNP (Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana) di MTsN”, menunjukkan bahwa MTsN baru memenuhi SNP sekitar 60 % untuk Standar Pengelolaan, 61 % untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan 58 % untuk Standar Sarana Prasarana. Ini berarti bahwa madrasah belum memenuhi SNP pada tiga komponen tersebut.
Kalau dicermati kenyataan di lapangan, implementasi dari Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah Umum masih banyak yang belum dipenuhi.
Terbukti sebagai contoh dari data sebuah penelitian di kota Bandung, menghasilkan penelitian bahwa masih cukup banyak sekolah yang tidak memiliki lapangan yang memadai untuk kegiatan olahraga atau upacara bendera, sehingga pelaksanaan olahraga seringkali dilaksanakan di luar kawasan sekolah. Yang memprihatinkan juga masih banyaknya sekolah yang tidak memiliki ruang terbuka hijau (taman) yang memadai. Pada sebagian besar sekolah luas bangunan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ruang kelas sebagai tempat kegiatan belajar mengajar yang utama pada sebagian besar sekolah sudah sangat memadai. Hanya masih dijumpai beberapa sekolah yang belum memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, mushala, dan gudang yang representative dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. Sebagian besar sekolah telah memiliki konstruksi yang baik dan proses pelaksanaan pekerjaan telah sesuai kaidah konstruksi, ini akan memberi jaminan keamanan pada pengguna bangunan. Tapi masih ada sekolah yang kurang memperhatikan fasilitas pendukung dan tidak secara berkala melaksanakan pemeliharaan bangunan tersebut. Bagi sekolah yang berada di pinggir jalan raya, masih belum dapat mengatasi kebisingan yang diakibatkan oleh lalulintas sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Adanya sekolah yang berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar juga memerlukan perhatian untuk mengurangi terganggunya kegiatan belajar mengajar. Kebutuhan lahan untuk aktivitas siswa dan pemenuhan standar sarana prasarana mutlak harus dipenuhi, akan tetapi banyak sekolah yang kurang memiliki lahan yang dijadikan lahan tempat aktivitas siswa melaksanakan olahraga atau upacara serta untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (taman).
f. Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Dalam melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan, sekolah perlu memperhatikan dua hal. Pertama, kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007, indikator operasional, dan kriteria pencapaian tujuan. Kedua, sekolah perlu memperhatikan indikator dan kriteria keunggulan tingkat satuan pendidikan sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih tinggi daripada kriteria pada standar nasional pendidikan (SNP).
Akan tetapi dalam implementasinya, penulis menilai masih banyak sekolah yang sangat membutuhkan pembinaan tentang sistem pengelolaan pendidikan komprehensif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pemantauan serta evaluasi hingga mencapai suatu sistem pengelolaan pendidikan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan BSNP.
g. Standar Pembiayaan Pendidikan
Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasional pendidikan meliputi ; gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Implementasinya di lapangan akan memunculkan adanya lembaga pendidikan yang basic pendanaannya pas-pasan dan memberikan kesempatan belajar gratis ada juga peserta didik yang tidak mau sekolah, dari aspek pendanaan mendukung akan tetapi gurunya asal ngajar, bahkan ironinya ada sekolah dengan standar pembiayaan yang mahal bikin iri orang dan dianggap komersialisasi pendidikan. Inilah fakta dari implementasi standar pembiayaan Pendidikan Nasional.
h. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
Implementasinya masih didapati manipulasi data dalam penilaian hasil belajar baik akreditasi, raport maupun hasil belajar siswa demi memuluskan image positif bagi sekolah tempat guru mengajar.

F. GAMBARAN MUTU PENDIDIKAN DI MALAYSIA
Pendidikan di Malaysia pada dasarnya banyak mengadopsi sistem dari negara Inggris hal ini dikarenakan dulunya Malaysia adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini menyebabkan negara Malaysia maju dari segi pendidikannya. Salah satu penyebabnya adalah negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Berbeda dengan negara Indonesia yang bekas jajahan Belanda, karena Belanda hanya ingin mengeruk kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif untuk negara jajahannya. Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya itu go international sebagai buktinya hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.”
Pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan dan perubahan bagi merealisasikan matlamat kerajaan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Terdapat pelbagai peringkat pada pasca merdeka iaitu era 1957-1970, era 1971-1990, era 1991-2000 dan era 2001-2010. Pada awal abad ke-21, beberapa perubahan dan perkembangan dalam Sistem Pendidikan Malaysia telah berlaku disebabkan oleh cabaran yang dihadapi akibat kesan globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Cabaran negara Malaysia waktu ini adalah untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau K-ekonomi bagi menghadapi persaingan dengan negara lain. Ini menuntut negara Malaysia membangunkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan tinggi dalam pelbagai bidang dan berdaya saing.

a. Masalah Kurikulum Pendidikan Malaysia
Bila mencermati Falsafah Dasar Pendidikan di Malaysia, hampir memiliki kesamaan dengan nilai-nilai tujuan pendidikan yang dijalankan diseluruh dunia. Namun malaysia memiliki landasan filosofis yang bersasal dari identitas dirinya. Berdasarkan falsafah pendidikan negara yang dirumuskan tahun 1988 dan disebutkan dalam Akta Pendidikan 1996 bahwa;
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berseterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, ruhani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.”

Ada harmoni kuat yang dipadukan sedemikian rupa sehingga melahirkan konsep penyelenggaraan pendidikan yang integral. Oleh karenanya apabila pendidikan Malaysia mendasarkan diri pada empat buah Undang-undang yang disebut dengan Akta, yaitu Akta Pendidikan (Education Act 1996), Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta ( Private Higher Education Institutions Act 1996); Akta Majelis Pendidikan Tinggi Negara 1996; serta Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (The National Accreditation Board Act 1996), sangat jelas bahwa kematangan konsep pendidikan yang ditunaikan sangat kuat. Bila dicermati secara lebih mendalam, aturan tersebut tidak pernah berubah dari fase ke fase kendati mengalami pergantian kepemimpinan.
Kurikulum pendidikan ditetapkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia. Kurikulum sekolah di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR ). Dari data Kementrian Pelajaran Malaysia , KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 masih dipergunakan. Revisi dilakukan pada tahun 2003, dimana mata pelajaran Sains menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan pada tahun 2005 penggunaan bahasa pengantar dengan Bahasa Inggris diperluas untuk mata pelajaran Sains dan Matematika.
Melihat data diatas, bisa dipastikan bahwa Kementerian Pelajaran Malaysia pada hakekatnya tidak mengubah kurikulum yang ada secara total namun melalui perbaikan-perbaikan pada sisi-sisi tertentu yang merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan terdahulu dan juga melakukan penataan ulang akan mutu para pendidiknya.
b. Tentang siswa atau peserta didik
Pendidikan Malaysia terdiri daripada beberapa peringkat:
a. Pendidikan prasekolah
Sekolah tadika (prasekolah) menerima kemasukan kanak-kanak umur 4-6 tahun. Namun kemasukan ke kelas ini dibuka kepada anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah.
b. Pendidikan Rendah
Pendidikan rendah bermula dari tahun 1 hingga tahun 6, dan menerima kemasukan kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah adalah sama. Perbedaan antara dua jenis sekolah ini ialah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Jenis Kebangsaan. Pada akhir tahun persekolahan sekolah rendah, ujian awam diadakan bagi menilai prestasi murid-murid.
c. Pendidikan Menengah
Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar selama 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran selain Sains dan Matematika.
d. Pendidikan Pra-universiti
Selepas SPM, para pelajar dapat membuat pilihan sama ada belajar dalam Tingkatan 6 matrikulasi, pengajian diploma di pelbagai institut pendidikan seperti Politeknik. Jika mereka melanjutkan pelajaran dalam Tingkatan Enam, mereka akan menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Tingkatan 6 yang terdiri daripada Tingkatan 6 Rendah dan Tingkatan 6 Atas mengambil masa selama dua tahun. STPM dianggap lebih susah daripada A-level kerana merangkumi skop yang lebih mendalam dan luas. Walaupun STPM biasanya diduduki bagi mereka yang ingin belajar di Universiti awam di Malaysia, STPM turut diakui di peringkat antarabangsa.
e. Pengajian tinggi
Banyak subsidi diberi oleh kerajaan untuk menanggung pendidikan di universiti-universiti awam. Pemohon memerlukan kelayakan STPM, matrikulasi atau diploma yang diiktiraf, serta kelulusan-kelulusan lain yang setara yang diiktiraf Kerajaan. Keputusan yang baik dalam peperiksaan tidak menjamin kemasukan universiti awam. Ini adalah kerana tempat pengajian bagi sesetengah program adalah terhad. Contohnya, tempat untuk bidang perubatan adalah terhad dan adalah mustahil untuk universiti awam menerima semua pelajar-pelajar yang mendapat semua A dalam STPM. Justeru, adalah penting bagi pelajar untuk mendapatkan maklumat dari pihak sekolah ketika mengisi borang permohonan. Terdapat beberapa jenis sekolah yaitu :
a. Sekolah Kebangsaan
Bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah.
b. Sekolah Kluster/unggulan
Sekolah kluster satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.
c. Sekolah Jenis Kebangsaan
Bahasa Cina atau Bahasa Tamil digunakan sebagai bahasa pengantar. Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan salah satu jenis sekolah rendah. Dari tahun 1995 hingga 2000, pengagihan Rancangan Malaysia Ketujuh membahagikan 96.5% kepada Sekolah Kebangsaan yang hanya mempunyai 75% daripada pelajar sekolah rendah. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (21% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 2.4% daripada pengagihan manakala Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (3.6% daripada pelajar sekolah rendah) mendapat 1% daripada pengagihan.
d. Sekolah Wawasan untuk berbagai kalangan
Beberapa sekolah awam berkongsi kemudahan yang sama di dalam sebuah sekolah yang dikenali sebagai Sekolah Wawasan. Penubuhan Sekolah Wawasan adalah untuk menggalakkan interaksi yang lebih rapat antara kaum. Akan tetapi, kebanyakan orang Cina dan orang India membantah Sekolah Wawasan kerana mereka percaya bahawa Sekolah Wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda di sekolah.
e. Sekolah Agama Islam
Sekolah pondok, madrasah dan sekolah agama Islam lain merupakan bentuk sekolah asal di Malaysia. Sekolah-sekolah sedemikian masih wujud di Malaysia tetapi bukan sebahagian daripada pelajaran kanak-kanak di kawasan bandar. Pelajar di kawasan luar bandar masih belajar di sekolah-sekolah ini. Oleh sebab keputusan pelajaran di sekolah-sekolah ini tidak diterima oleh kebanyakan universiti di Malaysia, kebanyakan pelajar ini perlu melanjutkan pelajaran ke kawasan seperti Timur tengah, Pakistan atau Mesir.
f. Sekolah Bestari
Sekolah Bestari cuba menerapkan komputer dan teknologi dalam kaedah pembelajaran.

g. Sekolah Teknik dan Vokasional
Sekolah Menengah Teknik dan vokasional memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri Negara. Kementerian Pelajaran Malaysia menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa profesional atau profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan.
h. Sekolah Berasrama Penuh
Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh atau Residential School juga dikenal sebagai sekolah-sekolah sains (Science Schools). Sekolah-sekkolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit Malaysia tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga Malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah Sekolah Asrama Inggris (British Boarding School).
c. Tentang guru dan Kepala Sekolah
Peranan guru pada dasarnya sama di semua negara yaitu sebagai pengajar, fasilitator, pemimpin, dan motivator bagi siswa. Guru amat berperan dalam perkembangan siswa. Siswa dapat berkembang dengan baik apabila diajar oleh guru yang memiliki kualitas yang baik. Di Malaysia guru dibekali dengan keterampilan yang baik untuk mengatur keadaan emosi siswa. Guru dapat dikatakan memiliki prestasi apabila siswa yang diajarkannya memiliki kualitas dan suskes menatap masa depan. Hal ini dikarenakan kesuskesan dari seorang siswa dipengaruhi oleh guru.
Pengetua sekolah (kepala sekolah) mempunyai peranan yang amat penting bagi kemajuan sekolah. Hak dari pengetua sekolah adalah menciptakan kebijakan sekolah. Kebijakan-kebijakan pengetua sekolah bertujuan untuk kenajuan sekolah. Mencapai kemajuan pendidikan di Malaysia kementerian Malaysia memberlakukan pelatihan-pelatihan bagi kepala sekolah karena dinilai kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sekolah serta pendidikan di Malaysia.
d. Tentang biaya pendidikan dan buku-buku pelajaran.
Pendidikan rendah atau dasar ( Primary Education ) di malaysia berlangsung 6 tahun yang wajib diikuti oleh anak usia 7-12 tahun. Wajib belajar di Malaysia dicanangkan dan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003. Pendidikan wajib adalah satu peraturan yang mewajibkan setiaporang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun mendaftarkannya di sekolah rendah. Pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan 1 tahun sebelum masa persekolahan. Keteledoran orang tua memasukkan anaknya mengikuti wajib belajar dianggap sebagai kesalahan menurut undang-undang. Jika hal ini terbukti dipengadilan, maka orang tua tersebut akan didenda maksima RM 5000 atau dihukum maksimal 6 tahun.
Mengenai biaya pendidikan dasar orang tua siswa hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Besarnya iuran yang dipungut oleh pihak sekolah berkisar antara RM 50 sampai RM 75 (Rp.125.000 – 187.500) per tahun tiap siswa. Iuran tersebut dirinci untuk pembayaran asuransi, biaya ujian tengah semester, ujian semesteran, iuran khusus, biaya LKS, prakter komputer, kartu ujian, file data siswa dan rapor. Khusus untuk sumbangan PIBG (Persatuan Ibu Bapak dan Guru) hanya dipungut satu bayaran untuk satu keluarga. Keluarga yang menyekolahkan lebih dari satu anak, hanya dikenakan iuran yang sama yaitu RM 25 per keluarga. Dan untuk siswa kelas VI ditambah biaya UPSR sebesar RM 70. Selain itu tidak ada pungutan lain, termasuk pula tidak ada pungutan sumbangan dana pembangunan. Pembangunan dan renovasi gedung sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah.
Buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Bila orang tua siswa membeli semua buku pelajaran, harganya berkisar antara RM 80 samai RM 125 per siswa per tahun. Buku yang telah dibeli untuk anak sulung akan dapat dipakai terus oleh adiknya secara turun-temurun. Sekolah menengah di Malaysia merupakan sekolah kelanjutan setelah anak menempuh sekolah dasar 6 tahun. Sekolah menengah ini berlangsung selama 5 tahun. Pada akhir kelas 3, para siswa mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan si sekolah menengah rendah, yang disebut penilaian Menengah Rendah ( PMR ) atau dahulu dikenal dengan istilah Sijil Pelajaran rendah ( SPR ) dalam bahasa Inggris disebut Lower Certificate Education ( LCE ) atau Lower Secondary Education. Ujian tersebut wajib diikuti oleh semua siswa kelas 3. Setelah itu , siswa akan diarahkan untuk masuk kelas berikutnya dengan pilihan jurusan IPA ( science ) atau seni (arts) . Siswa dapat memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Umumnya jurusan IPA lebih dipilih oleh siswa. Meskipun perjalanannya, siswa masih diberikan kesempatan untuk beralih dari jurusan IPA ke jurusan Seni.
Aktivitas ko-kurikuler bersifat wajib di sekolah Menengah, dimana semua siswa harus mengambil bagian sedikitnya 2 aktivitas. Ada banyak aktivitas ko-kurikular yang ditawarkan di sekolah menengah. Aktivitas ko-kurikular sering digolongkan menjadi beberapa sebutan, antara lain sebagai berikut : Kelompok Umum ( Uniformed Groups ), penampil Seni ( Performing Arts ), Klub dan Kemasyarakatan ( Clubs & Societies ), Olah Raga dan Permainan ( Sports & games ). Siswa boleh jugamengikuti kegiatan lebih dari 2 aktivitas ko-kurikular.
Pada akhir kelas 5 siswa diwajibkan untu mengambil ujian akhir yang disebut Sijil Pelajaran Malaysia-SPM ( Malaysian Certificate of Education ).
Dewasa ini kemajuan sekolah di Malaysia tidak hanya dimiliki sekolah-sekolah negeri tetapi juga sekolah-sekolah swasta mengalami pertumbuhan pesat. Sekolah swasta pertama yang diakui kementrian pendidikan Malaysia untuk menjalankan kurikulum nasional ditetapkan awal tahun 1980. Saat ini sekolah swasta mengalami perkembangan yang pesat dan menawarkan beragam pilihan. Ada sekolah Dasar dan Menengas Swasta yang menggunakan kurikulum nasional ada pula yang menggunakan kurikulum internasional, seperti kurikulum Amerika dan Inggris. Juga ada sekolah Cina mandiri khususnya sekolah menengah, menggunakan kurikulum sesuai dengan yang digariskan Kementrian Pendidikan.Sebagian sekolah di malaysia ada yang memerapkan sistem berasrama (Residential Schools). Sekolah-sekolah ini menerima siswa dengan terlebih dahulu melalui seleksi ketat. Calon siswa diminta menunjukkan prestasi akademik dan potensi mereka sejak mereka belajar di sekolah rendah kelas 1 sampai 6. Para sisiwa di sekolah ini dididik selama 24 jam di dalam asrama. Beberapa sekolah tersebut adalah Malacca High School, Royal Military College, dan Penang Free School. Residential School atau sekolah berasrama penuh juga dikenal sebagai sekolah-sekolah Sains (Science School). Sekolah-sekolah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan calon-calon elit malaysia, tetapi kemudian diperluas sebagai sekolah untuk menjaga malaysia dengan cara menerima siswa dengan kemampuan akademik dan bakat-bakat olahraga serta kepemimpinan yang menonjol. Sekolah tersebut dijadikan sebagai model setelah sekolah asrama Inggris (British Boarding School).
Sedangkan untuk pendidikan tinggi, umumnya dikelola oleh pemerintah dan swasta. Pendidikan tinggi menawarkan berbagai macam program sertifikat, diploma, sarjana, dan pascasarjana. Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh pemerintah, seperti universitas, perguruan tinggi negeri, politeknik, dan lembaga pelatihan guru. Sedangkan Lembaga Pendidikan Tinggi Swasata diselenggarakan oleh swasta, dan cabang universitas luar negeri. Kini jumlah perguruan tinggi swasta di Malaysia lebih dari 400 buah.
Malaysia telah memiliki standar prosedur operasional baku dalam merancang konsep dan kebijakan pendidikannya. Sebagai contoh, Akta Pendidikan (UU Sistem Pendidikan Nasional) mengalami proses perubahan dengan melalui proses evaluasi secara mendalam. Hasil evaluasi itu dilaporkan oleh Menteri Pendidikan dalam sidang kabinet, dan akhirnya disusunlah Akta Pendidikan yang baru berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam rangka menyongsong abad ke-21, Malaysia telah memiliki Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Sementara Indonesia baru setahun memiliki undang-undang yang baru tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni UU Nomor 20 tahun 2003.


G. Hasil Analisis Kebijakan Mutu Pendidikan Di Indonesia Dan Malaysia
Dari paparan data yang penulis sajikan diatas, menunjukan beberapa hal yang dapat dikomparasikan sebagai bentuk validasi atas beberapa pertanyaan yang dengan kebijakan mutu pendidikan pada kedua negara yakni ;
1. Standar yang disepakati dunia pendidikan internasional untuk menentukan mutu pendidikan negara sudah standar adalah PISA, PIRLS, TIIMMS, BSI5750 dan ISO9000.
2. Standar Mutu Pendidikan di Indonesia bisa dibilang sudah memiliki konsep yang bagus dan memiliki alat ukur yang jelas akan tetapi dalam implementasinya masih didapati kekurangan dalam banyak hal terkait dengan kecerdasan SDM dalam mencerna sebuah kebijakan pendidikan dan skill yang minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya.
3. Implementasi Standar Mutu Pendidikan di Malaysia juga mengalami banyak perbaikan disana-sini akan tetapi substansi daripada kurikulum yang tertuang dalam Akta Pendidikan 1966 tidak pernah berubah bahkan stabil mengacu prinsip standar pelajaran di Malaysia sendiri.
4. Hasil perbandingan dari implementasi Standar mutu Pendidikan kedua negara adalah Malaysia lebih jelas arah kebijakan mutu pendidikannya dan relatif stabil daripada negara Indonesia yang sering mengalami perubahan kebijakan mutu pendidikannya.
5. Pada dasarnya sekolah di Malaysia dan Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negara. Tingkatan jenjang pendidikan juga berbeda contohnya ada pada jenjang sekolah menengah dimana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun sedangkan di Indonesia 6 tahun.
6. Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga pelaksana teknis di Indonesia lambat untuk berkembang.
7. Alasan lain yang berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di kedua negara adalah bekas jajahan dari negara yang berbeda. Hal ini sedikitnya mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara.
8. Sebagai akhir dari paparan makalah ini penulis menyarankan bahwa negara yang baik adalah negara yang bisa mengakui kelemahannya dan mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu Indonesia sudah seyogyanya selalu meningkatkan kualitas pendidikannya dengan cara mengkomparasikan segi pendidikan dengan negara maju dibidang pendidikannya.


DAFTAR REFERENSI
Abd Rachman Assegaf, Internasosialisasi Pendidikan : Sketsa Perbandingan Pendidikan di negara-negara Islam dan Barat, Yogyakarta: Gama Media, 2003
Benadikta Agnesta Mega dkk, dalam makalah berjudul “Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia Dengan Sistem Pendidikan di Negara Malaysia “STKIP Persada Khatulistiwa, Sintang, Malaysia 2012 didownload tanggal 27 Maret 2013 pukul 08:30 WIB
BSNP, Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Dikdasmen, Jakarta : Penerbit BSNP, 2007
Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan, alih bahasa DR. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi,M.Ag. Jogjakarta : Penerbit Ircisod, 2010.
Hafid Abbas, Pendidikan vs Perombakan Kurikulum dalam artikelnya di http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/13/10455831/Pendidikan.Vs.Perombakan.Kurikulum. Diakses tanggal 27 Maret 2013 pukul 07.34 wib
http : http://www.topuniversities.com diakses pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 08.15 WIB
http://azharmind.blogspot.com/2012/02/kualitas-pendidikan-indonesia-ranking.html diakses tanggal 27 Maret 2013 pukul 08.34 WIB.
http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/sinopsis-hasil-penelitian/pendidikan-keagamaan/461-pemenuhan-standar-nasional-pendidikan.html akses tanggal 13 April 2013, pukul 09:00 wib.
http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61 akses tanggal 12 April 2013 pukul 14:50 WIb
http://fadlibae.wordpress.com/2010/03/24/masalah-kurikulum-dalam-pendidikan/ diakses tanggal 10 April 2013 pukul 14.20 wib.
http://kampus.okezone.com/read/2012/10/24/373/708654/kemendikbud-indeks-pendidikan-tak-turun-tapi-stagnan diakses tanggal 12 April 2013 pukul 08 : 16 WIB
http://sanaky.staff.uii.ac.id/2011/09/04/sistem-penjaminan-mutu-pendidikan-spmp/ akses tanggal 13 April 2013 pukul 10 : 12 Wib
http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20090119155013 tgl 27 Maret 2013 pkl 08 : 14 WIB
http://www.moe.gov.my/lp/index.php?option=com akses tanggal 1 April 2013 pukul 08.23 Wib
http://www.tempo.co/read/news/2012/12/12/079447716/Ini-Kelemahan-Kurikulum-2013 diakses tangal 9 April 2013 pukul 14.00 wib
Kompas, 27 Agustus 2012
Kulanz. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia. (2009). http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/ di akses pada tanggal 24/03/2012
Maman Hilman dkk, Evaluasi Pemenuhan Standar Minimal Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Di Kota Bandung, Bandung : Lembaga Penelitian UPI Bandung, 2010. Dalam http://lppm.upi.edu/penelitian/index.php?lemlit=detil&id=1218&title=EVALUASI%20PEMENUHAN%20STANDAR%20MINIMAL%20SARANA%20DAN%20PRASARANA%20PENDIDIKAN%20DASAR%20DI%20KOTA%20BANDUNG Akses tanggal 13 April 2010 pukul 09:28 wib.
Mas Roro Lilik Ekowati, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Surakarta : Pustaka Cakra , 2009
Maunah Binti, 2011, Perbandingan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Teras
Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, Yogyakarta : Penerbit Diva Press, 2010, hal.74-76. Dalam catatan kaki Dr. Syed Utsman Al Habsyi dan Hasnan Hakim, “ Dasar dan Pelaksanaan Sistem Pendidikan Kebangsaan” Kuala Lumpur : Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra, 1-2 September 2001
Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Bandung : Penerbit Rosda Karya , 2012.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan Yang Unggul, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
Tilaar dan Nugroho. 2009. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003.
Wikipedia. 2010. Pendidikan di Malaysia. http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan di Malaysia. diakses tgl: 22/03/2013
Wikipedia. 2010. Rukun Negara. http://id.wikipedia.org/wiki/Rukun_Negara. diakses tgl: 22/03/2013
Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, 2008

Tentang admin_blog

Blog Pribadi
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s