Strategi Kebijakan Pendidikan Non Formal dan Formal

A. Pendahuluan
Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal di era kekinian sungguh sangat menggembirakan para pemerhati dunia pendidikan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, dan semakin menarik untuk dicermati. Bagaimana tidak, berbagai permasalahan baik teoritis maupun praktis dalam perjalanan aktifitas kedua lembaga tersebut begitu menyita perhatian, dan mengundang para ahli untuk meneliti berbagai kebijakan pada dua segmen pendidikan tersebut. Yang hal itu, akhirnya memicu munculnya ide atau gagasan untuk menemukan konsep baru dan memberikan solusi yang tepat, jitu dan berdaya guna bagi perkembangan dunia pendidikan kedua lembaga tersebut nantinya.
Di sisi lain, perkembangan pendidikan non formal pun tak kalah pesat dari pendidikan formal. Hal ini bisa kita amati dari banyak bermunculannya sekolah/madrasah non formal mulai dari bentuk pondok pesantren murni ataupun boarding school beriringan kehadirannya ditengah masyarakat. Hampir di setiap kecamatan berdiri lembaga pendidikan dari sektor ini.
Seiring dengan perubahan zaman yang begitu cepat, maka berbagai macam kebijakan dalam pendidikan formal dan non formal pun sering mengalami perubahan. Dan hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan kedua lembaga tersebut. Untuk itu diperlukan strategi dalam mengambil kebijakan agar tidak salah dalam menentukan langkah demi kemajuan pendidikan.
Dalam bahasan yang terkandung pada makalah ini akan dijumpai beberapa hal seperti (1) pengertian kebijakan (2) tahapan dalam menentukan kebijakan ( 3) sistematika pembuatan kebijakan dan terakhir(4) kebijakan publik. Sebagai bentuk aplikatif atas teori sebelumnya penulis juga menyajikan bagaimana model penentuan dan strategi kebijakan dalam pendidikan non formal khususnya pesantren dan sebagai perbandinganya adalah sebaliknya yaitu stretegi kebijakan pendidikan formal.

B. Sekilas tentang Strategi, Kebijakan, Pendidikan Formal dan Non Formal
Secara alamiah dalam setiap pengambilan kebijakan oleh para penentu kebijakan pada dasarnya didahului dengan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi yang ada sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan. Upaya untuk memahami kondisi yang ada dalam segala aspeknya dengan memanfaatkan segala data dan informasi terkait, menggunakan pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan disebut penelitian atau analisis kebijakan.

Tahapan sebuah kebijakan tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.
Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.
Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.
Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:
1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:
1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.
Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam proses penyusunan makalah ini adalah tentang tahapan kebijakan.
Strategi sebagaimana dimaklumi merupakan gambaran tentang tehnik pengambilan keputusan untuk melakukan atau mengatasi sebuah permasalahan, dari tantangan yang muncul. Sebagaimana dikutip oleh Sudjana S., mengemukakan bahwa dalam kamus The American Herritage Dictionary ( 1976 : 1273 ) dikemukakan bahwa strategy is the science or art military command as applied to overall planning and conduct of large-scale combat operation.
Pada awalnya strategi berarti seni atau pengetahuan kegiatan memimpin militer yang bermanfaat dalam menjalankan seluruh perencanaan tugas-tugasnya pada skala yang lebih besar dilapangan. Masih dalam buku yang sama beliau juga menukil pendapat Hardy, Langley dan Rose yang mengemukakan bahwa strategy is perceived as a plan or a set of explicit intention preceeding and controlling actions ( strategi dapat dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan ). Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untk melakukan kegiatan atau tindakan.
Demikian pula kebijakan, dikemukakan oleh Stephen R. Covey bahwa kebijakan itu akan memberikan sudut pandang yang bijak mengenai kehidupan, perasaan seimbang, pemahaman yang sangat baik mengenai bagaimana macam-macam bagian dan prinsip itu diterapkan dan berhubungan satu sama lain. Hal ini merangkul penilaian, perbedaan, dan pemahaman dan merupakan satu kesatuan, suatu penyatuan dari segalanya secara keseluruhan. Bagian terendah dari suatu kebijakan adalah peta yang tidak akurat yang menyebabkan orang-orang mendasarkan pemikiran mereka pada prinsip-prinsip yang menyimpang dan bertentangan. Bagian tertinggi menggambarkan kompas kehidupan yang akurat dan lengkap; ketika semua bagian dan prinsip secara sesuai berhubungan satu sama lain. Saat kita bergerak menuju bagian tertinggi, kita memiliki perasaan yang semakin meningkat akan sesuatu yang ideal ( segala sesuatu berada di tempat yang sebenarnya) dan begitu juga pendekatan yang peka dan praktis terhadap kenyataan hidup ( segala sesuatu sebagaimana adanya ). Kebijakan juga mencakup kemampuan memisahkan sukacita sejati dari kesenangan sesaat.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan berbagai macam tuntutan yang mau tidak mau akan menjadi tantangan serius dan terus berhadapan dengan pendidikan formal maupun non formal. Dari sinilah diperlukan adanya pengembangan-pengembangan dan strategi yang jitu dalam menentukan setiap kebijakan baru terkait dengan problem, tantangan masing-masing sektor pendidikan.
Tulisan ini adalah upaya sebatas kemampuan yang bisa penulis lakukan untuk menemukan benang merah perbedaan strategi dalam mengambil kebijakan pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal disini penulis batasi pada ruang lingkup pendidikan kedinasan (baik pemerintah maupun swasta ), sedangkan pendidikan non formal penulis membatasinya pada ruang lingkup pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren saja.

C. Beberapa contoh aplikatif strategi Rasulullah SAW dalam mengambil Kebijakan Pendidikan
Persoalan menentukan strategi kebijakan terkait dengan pendidikan formal dan non formal diperlukan pertimbangan yang matang, universal lagi tepat dan berdaya guna bagi masa depan dua sektor pendidikan ini. Dalam sejarah peradaban kenabian Muhammad SAW, penentuan kebijakan pendidikan formal maupun non formal semacam ini juga pernah terjadi walaupun belum terkonsep dengan rapi sebagaimana dijumpai pada era seperti sekarang.
Pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menerjemahkan berbagi keputusan berbagai alternatif dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan harus dilakukan. Karena kepemimpinan pesantren bersifat unik, berbeda dengan keputusan lembaga pendidikan formal yang cenderung ilmiah rasional, pembuatan keputusan di pesantren lebih bersifat emosional-subyektif. Para kiai tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah.
Mereka tidak hanya mempertimbangkan secara nalar, namun diikuti oleh garakan hati nurani yang paling dalam, tawasul kepada gurunya, dan tidak lupa menyandarkan secara vertikal munajat untuk beristrikharah kepada Allah SWT. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mendasar kepada budaya khas pesantren dan masih melekat kepada gaya kepemimpinan kiai di pesantren. Ada dua model pengambilan keputusan di dunai pendidikan formal. Ini ada baiknya jika dipakai dipesantren sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan perkembangan zaman dan hal ini sebenarnya tidak menyimpang dari kaidah yang terkenal di dunia pesantren : almuhafadzatu al al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidil al-ashlah (mempertahankan nilai-nilai lama dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).
Beberapa contoh berikut ini mungkin mengundang kontroversi dan perlu kiranya untuk didiskusikan lebih mendalam dalam pengelompokkan formal dan non formalnya, akan tetapi dapat penulis sampaikan diantaranya ;
1. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala mendapati perbedaan persepsi aplikatif para sahabat RA. atas sabda beliau tentang perintah shalat Ashar di Bani Quraidhah sepulang perang Badar. Dalam konteks ini, Rasulullah ingin menjelaskan kepada manusia bagaimana sikap terbaik ketika ada persepsi yang berbeda terhadap sebuah kebijakan terhadap suatu keputusan / kebijakan dengan pemakluman atas sikap aplikatif yang dilakukan oleh para sahabat beliau RA..
2. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika telah sampai kepada beliau sebuah kejadian pada seorang Arab Badui yang melakukan buang air kecil di dalam masjid, yang kemudian oleh Umar Bin Khatab RA. orang itu hendak diberi peringatan keras akan tetapi oleh nabi SAW justru diberi kesempatan lalu kemudian diperintahkan untuk menyiram bekas buang airnya tersebut setelah diberikan penjelasan.
3. Strategi mengambil kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam pendelegasian Muadz bin Jabal RA. ke negeri Yaman untuk berdakwah dengan merinci tahapan-tahapan dalam misi dakwah yang akan dilakukan.
4. Strategi menentukan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada seorang laki-laki yang mengaku telah melakukan jima disiang hari pada bulan Ramadhan yang ternyata dirinya tidak mampu membayar kafarat sedikitpun.
Dan masih banyak lagi contoh tentang strategi Rasulullah dalam mengambil kebijakan baik dalam situasi formal maupun non formal. Diantara banyak strategi kebijakan Rasulullah SAW ada yang berhasil dilakukan, ada pula yang gagal karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti SDM yang gelap mata terhadap ghanimah dalam perang Hunain, tidak ikhlas, adanya benih kemunafikan seperti dalam perang Khandaq dan lain sebagainya.

D. Relevansi dan kontekstualisasi strategi kebijakan Rasulullah SAW dalam pengambilan keputusan dikaitkan kebijakan pada era kekinian.
Pengambilan keputusan atau kebijakan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam pelaksanaan kegiatan untuk menerjemahkan keputusan dan berbagai alternatif yang dapat dilakukan dan untuk itu pemilihan strategi yang tepat atas sebuah kebijakan harus dilakukan.
Di era sekarang, strategi kebijakan pendidikan formal cenderung sesuai dengan instruksi dari instansi terkait (pemerintah maupun swasta) sedangkan strategi kebijakan pendidikan non formal semisal pondok pesantren, sangat berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan para manajemen pengelola pesantren maupun para kyainya.
a. Strategi kebijakan Pendidikan Pesantren
Dalam kepemimpinan pesantren atau pendidikan non formal lainnya, pola dan strategi dalam mengambil kebijakannya bersifat unik.
Pesantren adalah bagian dari pendidikan berbasis masyarakat (community-based education) merupakan mekanisme dari pendidikan yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan pembelajaran keagamaan seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat semacam pesantren dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Mau tak mau pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.
Di dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16, tercantum arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Dengan demikian nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan sektor bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.
Dalam tradisi pendidikan non formal khususnya pondok pesantren, menentukan kebijakan adalah wilayah sakral bagi santri. Artinya tidak setiap santri atau anggota pengurus pesantren dapat memutuskan sebuah kebijakan baru sesuai pola pikirnya. Karenanya segala kebijakan baru terkait dengan program, pembaharuan metode pengajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan baru di dunia pendidikan harus berhadapan dengan persepsi para ahli ( kyai ) di kalangan pesantren. Tidak jarang pengurus pesantren itu kandas ditengah jalan dalam memperjuangkan sebuah usulan kebijakan baru lantaran basic dan latar belakang yang berbeda dengan pimpinan pesantren ( kyai pada khususnya ).
Ada lima unsur ekologis sehingga layak dikatakan sebagai pondok pesantren yaitu kyai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Ini merupakan karakteristik – fisik yang membedakan dengan lembaga pendidikan non formal selain pondok pesantren. Unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai sarana dan prasarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya di pesantren. Kyai, dalam komunitasnya merupakan unsur yang menempati posisi sentral; sebagai pemilik, pengelola dan penentu kebijakan, pengajar kitab kuning, dan sekaligus sebagai pemimpin (imam) dalam setiap ritual sosial keagamaan dan pendidikan. Sedangkan unsur lainnya merupakan subsider dibawah pengawasan kyai.
Paradigma tradisional tentang relasi kyai dan santri sebagai komunitas yang dinamis membentuk subkultur yang terbangun secara eksklusif, fanatisme dan esoteris ( pilihan/ tertentu ) sebagai upaya dalam menjaga tradisi-keagamaan dari pengaruh dunia luar. Hal ini bisa dilihat bahwa, peran para kyai sebagai cultural agent, yang berfungsi menyampaikan informasi-informasi baru dari luar lingkungan yang dianggap baik dan membuang (mengeliminasi) informasi yang dianggap kurang baik atau menyesatkan komunitas pesantren.
Kyai dalam tradisi pondok pesantren tetap merupakan figur (murabbi, pengasuh, pembimbing dan pendidik) bahkan sebagai kekuatan moral (moral force) dan ditaati oleh para santri, asatidz (para guru), pengurus dan beberapa pembantu (staf) dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi pendidikan dikalangan pondok pesantren. Ke-figur-an kyai sangatlah tergantung kepada ketinggian ilmu (keulamaan) dan wibawanya. Mereka tidak hanya mempertimbangkan secara nalar, namun diikuti oleh gerakan hati nurani yang paling dalam, tawasul kepada gurunya, dan tidak lupa menyandarkan secara vertikal munajat untuk beristrikharah kepada Allah SWT. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mendasar kepada budaya khas pesantren dan masih melekat kepada gaya kepemimpinan kyai di pesantren.
Dalam kepemimpinan pendidikan non formal keagamaan biasanya pengambilan kebijakan didasarkan kepada beberapa hal seperti ; telah dilakukan musyawarah mufakat, ada pertimbangan yang matang dari dewan Riasah ( Penyandang dana / yayasan ), segala kebijakan berasal dari bawah atas pertimbangkan manfaat, mudharat dan mafsadat nya oleh para pimpinan dan kemudian menjadi kebijakan pesantren.
b. Strategi kebijakan Pendidikan Formal
Berbeda dengan strategi kebijakan dalam lembaga pendidikan non formal, kebijakan dalam pendidikan formal lebih cenderung ilmiah-rasional, sementara pembuatan kebijakan / keputusan di pesantren lebih bersifat emosional-subyektif. Pihak-pihak yang terlibat tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan kebijakan terhadap suatu masalah.
Ada dua macam strategi pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan formal.
a. Klasik
Model klasik berasumsi bahwa keputusan harus dibuat sepenuhnya
secara rasional melalui optimalisasi strategi untuk mencari alternatif
terbaik dalam rangka memaksimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran
lembaga. Langkah-langkahnya dapat meliputi :
1. Masalah diidentifikasi. Proses pembuatan keputusan diawali dengan identifikasi masalah oleh manajer. Masalah tersebut harus yang sesungguhnya, bukan rekaan. Jika masalah tidak ditentukan secara akurat, setiap langkah pengambilan keputusan akan salah pijakannya dan keputusan pun tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.
2. Tujuan dan sasaran ditetapkan, Setiap manajer ingin membuat keputusan terbaik. Untuk itu, mereka harus punya sumber daya yang ideal seperti informasi, waktu, personil, perlengkapan, dan supply serta kemampuan menentukan batasan masalah.
3. Semua alternatif yang mungkin diinventarisasi. Tekanan waktu kerap menyebabkan manajer hanya membuat keputusan berdasar satu pertimbangan jawaban. Namun, penyelesaikan masalah yang baik harus melalui pengujian, dan pemberian keputusan secara cepat bukanlah solusi permanen. Sebab itu, manajer harus berpikir melalui dan menyelidiki beberapa solusi alternatif bagi satu masalah sebelum cepat membuat keputusan. Salah satu metode terkenal dalam membangun alternatif adalah “brainstorming”. Pada metode ini, sekelompok manajer bekerja secara bersama untuk menghasilkan gagasan dan solusi alternatif. Asumsi di balik brainstorming adalah, dinamika kelompok akan merangsang pemikiran.
4. Konsekwensi dari masing-masing alternatif dipertimbangkan. Tujuan langkah ini adalah menguji daya jawab masing-masing alternatif jawaban. Manajer harus mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari tiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir.
5. Evaluasi atas alternatif dapat dilakukan dengan sejumlah cara, misalnya:
• Menentukan pro dan kontra setiap alternatif
• Melakukan analisis untung-rugi atas tiap alternatif
• Mempertimbangkan feasibility (dapatkan dilakukan?), efektivitas (bisakah menyelesaikan masalah?), dan konsekuensi (apa dampaknya secara finansial dan non finansial bagi lembaga).
6. Alternatif terbaik dipilih. Setelah manajer memilih seluruh alternatif, ia wajib memutuskan satu yang terbaik. Alternatif terbaik adalah yang menghasilkan banyak keuntungan dan sedikit ruginya. Kadang, proses pemilihan dapat berlangsung cepat seperti yang banyak pro-nya ketimbang kontra-nya. Kadang pula, solusi optimal merupakan kombinasi antar alternatif.
7. Keputusan dilaksanakan dan dievaluasi, Setiap orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan harus tahu peran mereka masing-masing atas keputusan tersebut. Guna memastikan pekerja paham perannya, manajer harus menggunakan program, prosedur, aturan, atau kebijakan guna membantu mereka dalam proses pembuatan keputusan.
Model klasik di atas nampak terlalu ideal untuk diterapkan di
lembaga pesantren. Pertama, karena hal tersebut menuntut tersedianya
sumber daya intelektual yang berlatar akademik. Kedua, rumit karena menuntut langkah-langkah ilmiah yang kaku, sementara di pesantren lebih mengedepankan rileks, fleksibel, dan menonjolkan kemudahan. Ketiga, terlalu terspesialisasi secara professional, sementara di pesantren lebih figural-sentralistik.

b. Administratif
Disamping model klasik diatas, ada model lain yang mungkin
lebih mudah ditransformasi kedalam startegi manajemendalam pengambilan kebijakan pada pesantren salafiyah, yakni model administratif.
Model ini diperkenalkan Simon , pertama kali berdasarkan penelitian untuk memberikan gambaran cara-cara kerja administrator dan pembuatan organisasi. Model administratif ini mendasarkan kepada sejumlah asumsi dasar sebagai berikut:
1. Proses pengambilan strategi keputusan merupakan siklus peristiwa yang mencakup identifikasi dan diagnosis terhadap suatu kesulitan, pengembangan renca untuk mengatasi kesulitan, prakarasa terhadap rencana, dan penilaian terhadap keberhasilan.
2. Esensi administrasi (pendidikan) terletak pada kinerja proses pembuatan keputusan yang melibatkan individu atau kelompok dalam
organisasi. Hal ini menandakan bahwa pembuatan keputusan yang
tepat, akan mendorong penyelenggaraan pendidikan pada jenjang formal yang efektif.
3. Berfikir rasional yang sempurna dalam pembuatan keputusan adalah
mustahil. Oleh karena itu, setiap pemimpin menyadari keterbatasan dan
pengetahuan, kemampuan atau kapasitas untuk memaksimalkan proses pembuatan keputusan. Dari sini dapat dikatakan bahwa keputusan
yang tepat jika secara tepat digunakan untuk melaksanakan tujuan
yang telah ditetapkan.
4. Fungsi utama penyelenggaraan pendidikan adalah menyiapkan
lingkungan yang kondusif bagi setiap anggota organisasi pendidikan
untuk terlibat dalam pembuatan keputusan sehingga perilaku setiap
individu di dalamnya rasional. Penyimpangan dan pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, misalnya, bukan karena pribadinya yang buruk, melainkan sering diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya. Demikian pula minimnya perhatian dan kerjasama pendidikan dari orang tua, masyarakat dan sekolah micu gagalnya pelaksanaan kebijakan dalam pendidikan formal.
5. Proses pembuatan keputusan merupakan pola tindakan yang umum
terjadi dalam penyelenggaraan semua bidang tugas dan fungsi
lembaga. Jika dirinci tugas pemimpin adalah bertanggungjawab
terhadap bidang-bidang ; a). Kurikulum dan pembelajaran, b).
Negosiasi atau humas, c). Sarana prasarana, d). Financial dan usaha, e). Manajemen siswa, f). Evaluasi dan pembinaan, g). Hubungan manusia.
6. Proses pembuatan keputusan berlangsung dengan bentuk generalisasi
yang sama yang organisasi yang kompleks. Setiap pembuatan
keputusan biasanya selalu menyangkut tahapan strategi, pelaksanaan,
dan penilaian hasil.

E. Macam-macam Kebijakan Pendidikan
Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. Kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen. Keputusan yang dimaksud telah dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.
Sementara menurut Slamet P.H. , kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan (diputuskan) dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan berisi keputusan dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai. Menurutnya, kebijakan pendidikan meliputi lima tipe, yaitu kebijakan regulatori, kebijakan distributif, kebijakan redistributif, kebijakan kapitalisasi dan kebijakan etik.
Sedangkan Noeng Muhadjir , membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan implementatif adalah penjabaran sekaligus operasionalisasi dari kebijakan substantif. Sementara itu, Sugiyono mengemukakan tiga pengertian kebijakan (policy) yaitu (1) sebagai pernyataan lesan atau tertulis pimpinan tentang organisasi yang dipimpinnya, (2) sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi, dan (3) sebagai peta jalan untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Kebijakan yang dibuat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Kebijakan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi dan memperhatikan kebijakan yang sederajat yang lain;
3. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi ke masa depan;
4. Kebijakan yang dibuat harus adil;
5. Kebijakan yang dibuat harus berlaku untuk waktu tertentu;
6. Kebijakan yang dibuat harus merupakan perbaikan atas kebijakan yang telah ada;
7. Kebijakan yang dibuat harus mudah dipahami, diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi;
8. Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar dan up to date;
9. Sebelum kebijakan dijadikan keputusan formal, maka bila mungkin diujicobakan terlebih dulu.
Biasanya kebijakan pendidikan yang pernah diambil pada setiap masa selalu dihadapkan pada dua kutub yang berlawanan.
1. Kebijakan pendidikan elitis. Kebijakan pendidikan elitis adalah kebijakan yang arah dan sasarannya terbatas untuk kepentingan orang-orang yang terbatas, misalnya kaum priyayi. Hal itu diambil karena berbagai macam pertimbangan.
2. Kebijakan pendidikan populis, yakni kebijakan yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak.
Kelahiran kebijakan selalu melalui mekanisme sebagai berikut:
 Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan politik dan sekaligus sebagai kebijakan publik.
 Kebijakan pendidikan terlahir dari pemikiran cemerlang para pejabat birokrasi dan teknokrasi
 Kebijakan pendidikan itu memiliki arah dan tujuan yang transparan.
 Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah upaya perbaikan dalam tataran konsep pendidikan, perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaan pendidikan serta menghilangkan praktik-praktik pendidikan di masa lalu yang tidak sesuai atau kurang baik sehingga segala aspek pendidikan di masa mendatang menjadi lebih baik. Kebijakan pendidikan diperlukan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai secara efektif dan efisien.

F. Kondisi yang mempengaruhi Kebijakan
Era reformasi telah membawa perubahan-perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan termasuk kehidupan pendidikan.akan tetapi tidak semua produk kebijakan dalam pendidikan itu berjalan sesuai yang diinginkan. Terdapat sejumlah kondisi yang mempengaruhi keputusan atas sebuah kebijakan yang diambil. Berdasarkan sifatnya, keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan (1) Terprogram dan (2) Tidak Terprogram. Berdasarkan kemungkinan kegagalannya, keputusan dibuat dalam kondisi: (1) Kepastian, (2) Risiko, (3) Ketidakpastian, dan (4) Ambiguitas.
Bagan lengkapnya sebagai berikut:

Gambar 3 Sifat Keputusan versi Daft and Marcic
Semakin mendekati situasi pasti, gagalnya suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah semakin rendah. Semakin mendekati situasi ambiguitas, gagalnya suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah semakin tinggi. Semakin mendekati situasi kepastian, keputusan terprogram bisa dilaksanakan. Semakin mendekati situasi ambiguitas, keputusan tidak terprogram kerap harus dibuat.

Penjelasan atas gambar diatas adalah sebagai berikut;
a. Keputusan Terprogram. Keputusan ini melibatkan situasi yang kerap terjadi sehingga memungkinkan suatu keputusan dikembangkan dan diterapkan di masa mendatang. Keputusan ini merupakan respon atas masalah yang berulangkali muncul. Termasuk ke dalamnya, misalnya, keputusan untuk memperbaharui stok kertas dan alat tulis mingguan atau bulanan. Keputusan Terprogram memungkinkan pimpinan mendelegasikannya kepada bawahan sehingga ia bisa fokus pada masalah lain.
b. Keputusan Tidak Terprogram. Keputusan ini dibuat sebagai respon atas situasi unik, kurang didefinisikan, tidak terstruktur, dan punya konsekuensi besar atas organisasi. Keputusan untuk merenovasi gedung, menaikan biaya SPP, memasuki wilayah pasar pendidikan baru, atau memindahkan kantor ke lain lokasi secara tiba-tiba tanpa pertimbangan yang matang merupakan misal dari keputusan Tak Terprogram.
c. Kepastian. Artinya seluruh informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan tersedia. Manajer punya informasi seputar kondisi operasional, biaya sumberdaya atau hambatan, sehingga keputusan bisa diambil dan dilaksanakan lewat serangkaian tindakan yang terukur.
d. Risiko. Artinya keputusan punya tujuan jelas dan dan informasi tersedia, tetapi hasil di masa datang dari setiap alternatif dalam kemungkinan berubah. Kendati demikian, informasi yang mencukupi tersedia untuk memungkinkan hasil yang diharapkan bagi setiap alternatif.
e. Ketidakpastian. Artinya manajer tahu tujuan apa yang mereka ingin capai, tetapi informasi alternatif dan peristiwa di masa datang tidak lengkap. Manajer tidak punya informasi yang cukup seputar alternatif atau menaksir risiko. Faktor-faktor yang berdampak pada keputusan misalnya harga, biaya produksi, volume, atau tingkat suku bunga di masa datang sulit dianalisa dan diprediksi. Manajer mungkin harus membuat asumsi guna memaksakan sebuah keputusan, tetapi jika asumsi salah, keputusan juga bisa salah.
f. Ambiguitas. Artinya tujuan yang hendak dicapai atau masalah yang hendak diselesaikan tidak jelas, alternatif sulit ditentukan, dan informasi seputar hasil tidak tersedia. Ambiguitas tampak seperti apa yang dirasakan siswa tatkala guru membentuk kelompok tetapi tidak memberi topik bahasan, arahan, atau tugas-tugas sehingga siswa meraba-raba apa yang diinginkan si guru.

G. KESIMPULAN
Paparan tulisan diatas jika diringkas dalam bentuk table maka akan terlihat sebagai berikut ;
Strategi Kebijakan dalam Pendidikan Formal dan Non Formal
Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal
Kebijakan rasional ilmiyah Kebijakan emosional subyektif
Kebijakan terprogram dan matang Kebijakan kurang terprogram, kasuistik, responsif
Dilakukan professional dan intelektual akademis Dilakukan apa adanya, sebatas kemampuan maksimal
Bergantung pada kebijakan pemerintah/ yayasan Bergantung pada keilmuan dan figuritas kyai
Dokumentasi sosialisasi kebijakan tertib Dokumentasi didasarkan pada kultur kebijakan sebelumnya
Model kebijakannya bersifat politis dan elitis Model kebijakannya bersifat populis dan sosialis

H. PENUTUP
Demikianlah paparan strategi kebijakan yang dapat penulis susun, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan tulisan ini dimasa datang sangat penulis harapkan.

REFERENSI

Http : //library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/perilaku-kepemimpinan-kolektif-pondok-pesantren-studi-multisitus-pada-pesantren-bani-djauhari-pesantren-bani-syarqawi-di-sumenep-dan-pesantren-bani-basyaiban-di-pasuruan-atiqullah-41147.html .
Http : http://www.Islamweb.net.

Http://groups.yahoo.com/group/pakguruonline/post.

Http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2174008-teknik-pengambilan-keputusan/#ixzz26sfweFCF.

Http://uharsputra.wordpress.com/pendidikan/pendidikan-nonformal/.

Ken Shelton ( editor ), 2002 “ A New Paradigm Of Leadership “edisi terjemahan Paradigma Era Baru Kepemimpinan, Penerbit Rosda Karya, Bandung
Noeng Muhadjir. 2003. Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. Integrasi Penelitian, Kebijakan dan Perencanaan. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Nurkholis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ramdhani, Ali, dan Suryadi, Kadarsah,1998, Sistem Pendukung Keputusan: Suatu Wacana Struktural Idealisasi dan Implementasi Konsep Pengambilan Keputusan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Robbins, Stephen P., 2003, Organizational Behavior, (Jakarta: Terjemahan oleh Tim Indeks, Gramedia
Slamet P.H. 2005. Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas.
Sudjana S, M.Ed., Phd., Prof., 2002, Strategi Pembelajaran, Falah Production, Bandung
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Zamakhsyari Dhofier, 1994, Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES

Tentang admin_blog

Blog Pribadi
Gambar | Tulisan ini dipublikasikan di Akhlaq Kepemimpinan Pendidikan Islam. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s